Wujudkan Merdeka Belajar, Stop Kekerasan dan Bullying pada Siswa di Lingkungan Sekolah

(RAJABASA) DINAS PPPA LAMSEL - Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Wujudkan Merdeka Belajar, Stop Kekerasan dan Bullying pada Siswa Di Lingkungan Sekolah Pada kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun 2023 Di SMA Negeri 1 Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Senin (17/07/2023).

Paparan materi dimulai dengan tayangan kasus perundungan dan kekerasan serta intoleransi yang terjadi di satuan pendidikan di berbagai daerah. Maraknya kasus kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah membuat semua pihak khawatir. Kemdikbudristek telah menerbitkan beberapa aturan dan kebijakan tentang Pencegahan Perundungan di Sekolah, kebijakan Profil Pelajar Pencasila, serta implementasi Kurikulum Merdeka sebagai upaya menciptakan suasana pembelajaran yang aman, sehat, dan menyenangkan di sekolah.

Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Sapta Ningsih, S.E.,M.M Selaku Narasumber ini menjelaskan Perundungan atau Bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Indikator terjadinya bullying atau perundungan :

  1. Perilaku agresif (dipicu dari pola pengasuhan yang negative)
  2. Relasi kuasa yang timpang
  3. Keberulangan
  4. Paksaan yang menimbulkan ketidaknyamanan/rasa sakit atau cedera

Bentuk-bentuk perundungan antara lain:

  • Verbal: Membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, mencela, mempermalukan, dll
  • Fisik: Menampar, mendorong, mencubit, menjambak, menendang, meninju, dll
  • Sosial: Mengucilkan, membeda-bedakan, mendiamkan, dll
  • Perundungan di dunia maya (Cyber Bullying): tindakan menyakiti, mengintimidasi, mengancam, mengucilkan seseorang melalui internet,jejaring sosial, mobile phone, atau teknologi digital

Lebih lanjut beliau menjelaskan terkait dampak perundungan yang dapat berupa Emosi, Fisik, Akademis, dan Sosial. Kemudian juga dijelaskan tentang dampak terhadap anak korban bullying, anak yang menyaksikan, juga anak pelaku.

Untuk mencegah dan menanggulangi kasus-kasus perundungan tersebut maka diperlukan adanya sosialisasi Permendikbud No 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulan Tindak kekerasan di Satuan Pendidikan. Selain itu perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah tentang implementasi aturan tersebut, seperti membentuk satgas anti kekerasan, membangun sistem pengaduan, membuat SOP pencegahan dan SOP penanggulangan dalam penanganan tindak kekerasan yang terjadi di satuan Pendidikan.

Steps to Respect intervensi Satuan Pendidikan:

  • Mengumpulkan informasi mengenai perundungan dan diskriminasi, prasangka, penajisan di sekolah secara langsung dari para siswa;
  • Menetapkan aturan-aturan yang jelas dan tegas mengenai segala bentuk perundungan dan diskriminasi di lingkungan sekolah;
  • Melatih semua orang dewasa di sekolah untuk menanggapi segala bentuk perundungan dan diskriminasi secara peka dan konsisten;
  • Melakukan pengawasan yang dilakukan orang dewasa secara memadai, khususnya di wilayah seperti di lapangan, kantin dan media sosial;
  • Memperbaiki kesadaran dan keterlibatan orangtua dalam menangani permasalahan perundungan dan diskriminasi ;

Kami Dari Dinas PP & PA Kabupaten Lampung Selatan Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak mengucapkan terima kasih atas waktu dan kepercayaannya menjadikan kami sebagai narasumber. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumber inspirasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia khususnya di kabupaten Lampung Selatan. Semangat terus untuk berkarya… !

Diktutip Dari Laman : dinas_pppa_lampungselatan