Pertemuan Monitoring dan Konsultasi Lintas Sektoral Terkait Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

(KALIANDA) DINAS PPPA LAMSEL - Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan Pertemuan Monitoring dan Konsultasi Lintas Sektoral Terkait Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Di Desa Sidomukti, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (10/05/2023).

Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (DRPPA) merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan, pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkesinambungan. Desa harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat khususnya perempuan dan anak, terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi serta tersedianya sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak. Selain itu DRPPA diharapkan dapat memperkecil kesenjangan gender serta meningkatkan peran aktif perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan dalam pengambilan keputusan.

Yayasan Pembinaan Sosial Katolik / YPSK bekerja sama dengan NGO Internasional yaitu ChildFund Internasional di Indonesia tengah fokus pada pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak terhadap kekerasan yang disebut dengan program PRIME, Program YPSK tersebut saat ini tengah melayani di 3 Kabupaten, 9 Kecamatan dan 13 Desa dampingan, dimana salah satu program yang saat ini tengah kita inisiasi bersama dengan Pemerintah Desa dan jajarannya adalah mewujudkan 13 Desa dampingan YPSK menjadi Desa Ramah Anak dan Perempuan.

Kegiatan ini di hadiri peserta dari Kecamatan Katibung, Tanjung Bintang dan Tanjung Sari. Tak lupa Sekretaris Kecamatan Tanjung Sari, Ekobang Kec. Tanjung Bintang dan Babinkantibnas Kec. Tanjung Bintang  turut hadir dalam kegiatan ini

Ada 10 indikator pengukuran keberhasilan dari pembangunan dan pengembangan DRPPA," kata dia. Dari sisi kelembagaan indikator tersebut adalah adanya pengorganisasian perempuan dan anak di desa; desa memiliki data pilah yang memuat tentang perempuan dan anak; adanya kebijakan di desa mengatur implementasi DRPPA; serta adanya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan DRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa. Sementara indikator dari sisi lima arahan Presiden, yakni dengan meningkatnya keterwakilan perempuan di struktur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga adat desa; meningkatnya perempuan wirausaha di desa; meningkatnya peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak; serta desa melakukan upaya khusus untuk penghentian kekerasan terhadap perempuan dan anak. "Kemudian desa mengembangkan solusi bagi pencegahan pekerja anak agar tidak ada anak yang bekerja dan desa melakukan upaya khusus untuk penghentian perkawinan anak," ujar dia. Sebelumnya, pengembangan sebuah desa menuju DRPPA harus melibatkan seluruh pihak yang ada di desa, mulai dari para tokoh, organisasi, relawan, kader-kader, hingga perempuan dan anak itu sendiri.
Untuk itu, upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di lingkup desa membutuhkan koordinasi terpadu antar berbagai sektor dan membutuhkan komitmen pemerintah daerah dan desa untuk mewujudkannya.
 

Diktutip Dari Laman : dinas_pppa_lampungselatan