Pastikan Partisipasi Perempuan Bermakna dalam Perencanaan Pembangunan

(KALIANDA) DINAS PPPA LAMSEL - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan melakukan Musyawarah Perempuan Nasional Untuk Perencanaan Pembangunan Tahun 2023 Secara Virtual Melalui Zoom Meeting yang di hadiri oleh Kepala Dinas PP & PA Lampung Selatan, Disdukcapil, Nakernas, Koperasi & UKM, LDH, Kominfo, Sosial, Kesehatan, Prindak dan Pekka Lampung Selatan yang terdiri dari 14 Desa dari 3 Kecamatan (Kalianda, Penengahan, Ketapang)", Senin-Selasa (17-18/4/2023).

Ketimpangan jender di Indonesia masih menjadi tantangan. Meski pembangunan secara umum sudah terselenggara dengan baik, hingga kini Indonesia belum berhasil menjawab masalah ketimpangan jender. Ketimpangan tersebut terjadi pada akses, partisipasi, dan kontrol terhadap program pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Kondisi tersebut mengakibatkan para perempuan di Tanah Air kurang merasakan manfaat pembangunan. Pada saat yang sama, terdapat penyelenggaraan layanan perlindungan dari kekerasan yang belum menyeluruh hingga ke pelosok-pelosok.

“Untuk itu kualitas perencanaan pembangunan kita harus lebih ditingkatkan, diperkuat, dan betul-betul dipastikan terjadi hingga di tingkat akar rumput,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati, saat menyampaikan pidato kunci pada Pembukaan Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan, Senin (17/4/2023) di Hotel Luwansa, Jakarta,

Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan merupakan yang pertama kali digelar di Indonesia, berlangsung secara luring dan daring, mempertemukan sekitar 3.000 peserta dari 38 provinsi, 136 kabupaten dan 664 desa/kelurahan/nagari. Musyawarah tersebut akan berlangsung hingga Selasa (18/4).

Kegiatan tersebut digagas oleh delapan organisasi masyarakat sipil mitra INKLUSI (Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) yakni Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif (KAPAL) Perempuan, Migrant CARE, Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), Aisyiyah, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Kemitraan, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) dan Perempuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).

Menteri PPPA menilai penyelenggaraan musyawarah perempuan nasional sangat relevan, sebagai sumbangsih terhadap perencanaan pembangunan nasional jangka panjang, menengah, maupun tahunan.

“Musyawarah ini untuk memastikan partisipasi dan suara perempuan terutama dari kelompok marjinal benar-benar bermakna dalam perencanaan pembangunan,” kata Bintang Darmawati.

Sebab, tahun 2023 merupakan tahun perencanaan, separuh dari perjalanan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan juga tahun penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Ketiga momen itu berlangsung dalam waktu yang bersamaan.

“Bagi perempuan dan kelompok marjinal lainnya, momentum ini menjadi sangat penting dan berarti untuk memastikan suara dan aspirasinya tercermin secara signifikan baik dari sisi proses maupun substansi dalam proses perencanaan pembangunan,” tegas Bintang Darmawati.

Karena itulah, salah satu cara untuk meningkatkan kualitas perencanaan adalah dengan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dalam perencanaan, dengan membuka akses terhadap kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Selain itu memastikan bagaimana kontrol dan partisipasi mereka, serta apakah mereka benar-benar merasakan manfaat pembangunan.

 

Diktutip Dari Laman : www.kompas.id dinas_pppa_lampungselatan