Dinas PPPA Lampung Selatan Koordinasi Dengan KemenPPPA Terkait Pengisian KLA

(JAKARTA) DINAS PPPA LAMSEL - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan bersama Dinas Bappeda Kabupaten Lampung Selatan melakukan Konsultasi lanjutan terkait Proses Pengisian Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023 di Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Jum'at (17/3/2023).

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), dimana pada tahun 2030 dicanangkan Indonesia Layak Anak yang diwujudkan melalui pembentukan secara hierarki dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga kelurahan/desa.

Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Terkait perencanaan sebuah kota, diperlukan partisipasi dari anak-anak agar perencanaan konsep “Kota Layak Anak” dapat mengakomodasi kebutuhan anak dengan baik. Partisipasi anak dalam perencanaan kota telah berkembang menjadi semakin populer di kota-kota besar seperti Milan, Berkeley, dan California (France dan Lorenzo, 2002). Bahkan UNICEF menggalakkan promosi perencanaan kota dengan melibatkan anak-anak sebagai cara terbaik untuk membangun kota berkelanjutan.

Penguatan kelembagaan dan 7 kluster hak anak merupakan kriteria penilaian dalam evaluasi KLA. Adapun kriterianya terdiri dari :

  1. Penguatan Kelembagaan
    • Terlembaga Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
    • Tersedia Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak
  2. Keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
  3. Hak sipil dan kebebasan
    1. Persentase Anak yang Diregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran
    2. Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)
    3. Terlembaga partisipasi anak
  4. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative
    1. Persentase Perkawinan Anak
    2. Tersedia Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga
    3. Persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi
    4. Tersedia infrastruktur (sarana dan prasana) di ruang publik yang ramah anak
  5. Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan
    1. Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
    2. Prevalensi Status Gizi Balita
    3. Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun
    4. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak
    5. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak
    6. Tersedia Kawasan Tanpa Rokok
  6. Hak pendidikan dan kegiatan seni budaya
    1. Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)
    2. Persentase Wajib Belajar 12 Tahun
    3. Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)
    4. Tersedia fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak
  7. Hak Perlindungan khusus
    1. Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran yang Terlayani
    2. Persentase Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)
    3. Anak Korban Pornografi, NAPZA dan Terinfeksi HIV/AIDS yang Terlayani
    4. Anak korban bencana dan konflik yang terlayani
    5. Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani
    6. Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang Terselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi
    7. Anak Korban Jaringan Terorisme yang Terlayani
    8. Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang Terlayani

Diktutip Dari Laman : dinas_pppa_lampungselatan