Dinas PP & PA Lampung Selatan Gelar Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaaan PUG Termasuk PPRG

(KALIANDA) DINAS PPPA LAMSEL - Dinas PP & PA Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang berlokasi di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan, Senin (20/03/2023).

Narasumber kegiatan ini :
1. Renny Maisari, S.E., M.M - Kepala Bidang KHP & K Dinas PP & PA Provinsi Lampung
2. Asrin, S.Kep., M.M - Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator Sub Substansi PUG Bidang Sospolkum

Peserta kegiatan :
Bagian perencanaan dinas, kelurahan dan desa

PUG Merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perpektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.

Yang Disebut Kelompok Gender adalah Kelompok Jenis kelamin (Laki-laki & Perempuan), Kelompok Umur (Bayi, Balita, Anak-anak, Remaja, Dewasa Muda, Dewasa, Manula), Kelompok Khusus (Disabilitas & minoritas/ rentan lainnya).

Alasan Mengapa responsif Gender Perlu dalam pembangunan yaitu Kebijakan seringkali netral atau bias gender padahal laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman, kebutuhan, dan aspirasi yang berbeda, Masih terjadi perlakuan yang tidak adil dan kesempatan yang tidak setara terhadap Akses, Manfaat dan Kontrol  sumber daya pembangunan maupun Partisipasi dalam pembangunan, Meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya lensa gender dalam pembangunan.

AMANAH PPRG
Permendagri 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.

Pasal 4

(1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.

(2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender

Pasal 5

(1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (Gender Analisys Pathway) atau metode analisis lain.

(2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.

Pasal 5A

(1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS).

Pemerintah Daerah Melakukan Strategi PUG Mewajibkan setiap Perangkat Daerah menyusun integrasi gender dalam APBD masing-masing

 

Diktutip Dari Laman : dinas_pppa_lampungselatan