BIMTEK DAN SUPERVISI APMK dalam PKAK DI PROVINSI LAMPUNG

(KALIANDA) DINAS PPPA LAMSEL - Bimtek dan Supervisi bagi lembaga dalam rangka standarisasi lembaga penyedia layanan AMPK dalam PKAK di Provinsi Lampung, Rabu (07/09/2022).

Kegiatan ini di hadiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Seprovinsi Lampung. Dinas PP & PA mengutus Rosmeli, SKM. M.Kes dan Sri Ismiyati, SE untuk mengikut kegiatan di Hotel Novotel Bandar Lampung. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari yaitu tanggal 7-9 September 2022.

Bentuk perlindungan khusus kepada anak yang masuk AMPK antara lain perlindungan dari kekerasan, diskriminasi. Selain itu, mereka juga harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi dengan cara memastikan pemenuhan hak anak, antara lain hak atas pendidikan, kesehatan, sipil, maupun pemberdayaan ekonomi pelatihan keterampilan. Lalu apa saja 15 kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus atau AMPK sesuai dengan pasal; 59 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kategorinya sebagai berikut :

  1. Anak dalam situasi darurat;
  2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
  3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  6. Anak yang menjadi korban pornografi;
  7. Anak dengan HIV/AIDS;
  8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  9. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
  10. Anak korban kejahatan seksual;
  11. Anak korban jaringan terorisme;
  12. Anak Penyandang Disabilitas;
  13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), pelaku berusia anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat perlindungan dan penanganan hukum. Khususnya terhadap anak yang belum berusia 14 tahun hanya dikenai tindakan saja. Anak yang belum berusia 12 tahun akan diserahkan kembali kepada orang tua/wali atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 6 bulan. Sementara itu, ketika sudah terdapat putusan hakim yang bersifat tetap, maka anak akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Diktutip Dari Laman : dinas_pppa_lampungselatan